SOFIFI, Gapi72 – Di tengah jeritan rakyat yang tercekik krisis ekonomi dan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di bawah kendali Gubernur Sherly Tjoanda Laos, kembali membuat publik meradang. Dengan tega, anggaran sebesar Rp15,8 miliar diduga kuat dialokasikan hanya untuk memoles ruang kerja mewah di kantor gubernur Sofifi serta merehabilitasi rumah dinas gubernur Malut, sebuah tindakan yang sangat tidak berperasaan dan mengkhianati amanah rakyat.
Skandal memalukan ini terkuak berkat “kebocoran” informasi melalui situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di sana terpampang nyata proyek dengan nama “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebutuhan KDH dan WKDH” dengan kode tender 10086536000, yang sudah selesai ditenderkan dengan nilai pagu Rp7 miliar.
Ironisnya, proyek yang didanai dari APBD Tahun 2025 ini, bertujuan untuk menyediakan berbagai fasilitas mewah yang tidak masuk akal untuk menunjang kebutuhan gubernur dan wakil gubernur. Lebih parah lagi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas PUPR juga menganggarkan Rp8,8 miliar untuk merehabilitasi rumah dinas jabatan gubernur, seolah-olah rumah dinas yang ada saat ini tidak layak huni.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPD Gerakan Pemuda Maluku Utara (GPM Malut) pun tak tinggal diam. Mereka mengecam keras tindakan Pemprov Malut yang dinilai sangat tidak peka terhadap penderitaan rakyat. GPM Malut juga menyindir DPRD Malut yang dianggap mandul dan tidak mampu mengawasi penggunaan anggaran daerah secara efektif.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang morat-marit dan rakyat yang semakin susah, kok tega-teganya Pemprov Malut menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk kemewahan pribadi gubernur? DPRD Malut juga ke mana saja selama ini? Kenapa diam saja melihat ketidakberesan ini?” ujar seorang perwakilan GPM Malut dengan nada geram.
GPM Malut mendesak DPRD Malut untuk segera membentuk tim investigasi independen dan mengusut tuntas skandal ini. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan dan memeriksa dugaan penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan negara.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika DPRD Malut dan aparat penegak hukum tidak bertindak, kami akan turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut keadilan!” tegasnya.
