TERNATE, Gapi72 – Pemerintah Kota Ternate kini berada dalam pusaran krisis anggaran yang mengkhawatirkan. Pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memaksa Pemkot melakukan “operasi bedah” APBD 2026. Pertanyaannya, apakah rakyat akan menjadi korban dari kebijakan ini?
Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, usai pertemuan dengan DPRD (17/10/2025) mengatakan, Penyesuaian ini demi kepentingan masyarakat. Kita prioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Ternate.
Namun ini tak mampu meredam kekhawatiran warga. Pasalnya, sejumlah program yang selama ini menjadi andalan Pemkot, seperti bantuan sosial dan subsidi pendidikan, terancam dipangkas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. IM, mencoba menenangkan situasi, “DPRD akan mengawal proses penyesuaian ini. Kami pastikan tidak ada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang dikorbankan.”
Namun, keraguan tetap membayangi. Mampukah Pemkot Ternate benar-benar melindungi kepentingan rakyat di tengah krisis anggaran ini? Ataukah kebijakan ini hanya akan menambah beban hidup masyarakat yang sudah terhimpit ekonomi?
Pengamat kebijakan publik, Dr. Nurdin Ali, menilai, “Pemkot harus transparan dalam menjelaskan alasan di balik setiap pemangkasan anggaran. Jangan sampai ada kesan bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir pihak.”
Masa depan Ternate kini berada di persimpangan jalan. Keputusan yang diambil oleh Pemkot dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan apakah kota ini mampu keluar dari krisis anggaran atau justru semakin terpuruk.
