SOFIFI, Gapi72 – Di tengah ancaman resesi dan kesulitan ekonomi yang menghimpit rakyat, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara tahun 2026 justru memicu badai kritik dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Malut. Pasalnya, alih-alih berpihak pada kepentingan rakyat, APBD 2026 diduga lebih memprioritaskan “kenikmatan” para birokrat.
Juru Bicara Partai Gerindra DPRD Malut, Mislan Syarif, dengan nada berapi-api mengungkapkan bahwa proyeksi belanja daerah dalam RAPBD 2026 merosot tajam hingga Rp 679 miliar (19,41 persen) menjadi hanya Rp 2,819 triliun. Penurunan ini berdampak pada semua sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan kesehatan.
“Ironisnya, di saat anggaran untuk rakyat dipangkas habis, belanja pegawai justru melonjak dari Rp 1,165 triliun menjadi Rp 1,258 triliun! Ini namanya menari di atas penderitaan rakyat!” ujar Mislan dengan geram. Fraksi Gerindra menuding, kenaikan belanja pegawai ini adalah bentuk pemborosan dan ketidakpedulian terhadap nasib rakyat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak akan tinggal diam! Anggaran ini adalah amanah rakyat, bukan bancakan para birokrat!” tegasnya.
Mislan juga menyoroti penurunan drastis belanja barang dan jasa sebesar Rp 489 miliar. “Apakah ini berarti pemerintah akan mengurangi subsidi untuk rakyat miskin? Apakah ini berarti kualitas pendidikan dan kesehatan akan semakin terpuruk?” tanyanya retoris.
Fraksi Gerindra berjanji akan mengusut tuntas dugaan “permainan” di balik APBD 2026 ini, dan membawa masalah ini ke ranah hukum jika diperlukan. Rakyat Maluku Utara pantas mendapatkan APBD yang adil, transparan, dan pro-rakyat. tegasnya
