TERNATE, Gapi72 – Suasana politik di Kota Ternate memanas setelah Wakil Walikota Ternate Nasri Abubakar yang merupakan bagian dari pasangan Wali kota dan Wakil Wali kota “Tauhid-Nasri,” secara terbuka menyatakan kekecewaannya karena tidak dilibatkan sama sekali dalam proses penyusunan kabinet. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi mengenai potensi keretakan di tubuh pemerintahan yang baru terbentuk
Dalam pernyataan, Wakil Walikota Nasri Abubar, saat di hubungi awak media ini, (06/10) Mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak diajak berdiskusi atau dimintai pertimbangan terkait pelantikan kabinet. “Walaupun saya hanya wakil walikota, minimal untuk menentukan kabinet Tauhid Nasri, sebagai pasangan calon kita bersama-sama karena itu tanggung jawab bersama,” ujarnya. Ia menekankan bahwa janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat adalah janji pasangan calon, bukan hanya Walikota semata.
Meski menyadari bahwa semua pengambilan keputusan ada pada Walikota, namun Wakil Walikota berharap setidaknya ada pertukaran pikiran untuk hal-hal substantif. “Setidaknya sebagai pasangan wali kota dan Wakil untuk menentukan hal-hal yang substansi, minimal kita bertukar pikiran agar tujuan pemerintahan ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kekhawatiran utama Wakil Walikota terletak pada kemungkinan penyusunan kabinet yang tidak berlandaskan kompetensi atau meritokrasi. Ia berharap kabinet Tauhid Nasri benar-benar bebas dari “stigma buruk di mata masyarakat.” Hal ini penting agar visi dan misi pemerintahan dapat dijalankan sesuai cita-cita, salah satunya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel yang berlandaskan pada pelayanan publik.
“Saya khawatir jangan sampai penyusunan kabinet tidak berlandaskan kompetensi, yang kita semua berharap harus berasas meritokrasi,” tegasnya. Ia juga mewanti-wanti agar tidak ada penilaian publik yang menganggap penyusunan kabinet hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu, yang dapat menyulitkan jalannya pemerintahan. Publik, menurutnya, sudah terang-terangan membaca situasi ini, dan ia berharap kewenangan kepala daerah dapat digunakan secara bijaksana demi kepentingan bersama.
