MOROTAI Gapi72 – Genderang perang ditabuh! Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Pulau Morotai disambut dengan penolakan keras dari Ketua Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC-GPM) Pulau Morotai, Hamjad Mustika. Bukan karpet merah, melainkan tuntutan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang menjadi ganjalan utama.
Hamjad Mustika dengan lantang menyatakan bahwa Gibran tidak pantas menginjakkan kaki di Morotai sebelum pemerintah pusat mencabut IUP milik PT. Ausindo Anugra Pasefik, PT. Karunia Arta Kamiling, serta PT. Intim Jaya Karya 1 dan 2. Keempat perusahaan tambang ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat Morotai.
“Jangan harap disambut dengan senyuman! Gibran datang, kami hadang dengan tuntutan! Cabut IUP tambang sialan itu sekarang juga!” seru Hamjad dengan nada berapi-api.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hamjad, aktivitas tambang akan menjadi malapetaka bagi petani kopra, cengkeh, dan pala, serta sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. “Morotai ini kaya raya dengan hasil bumi dan laut. Jangan biarkan kerakusan tambang merampas masa depan kami!” tegasnya.
Luas wilayah operasi keempat perusahaan tambang tersebut mencapai 9.069.00 hektare. Hamjad menilai, ini adalah bom waktu yang siap menghancurkan ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan. “Laut kami tercemar, ikan-ikan mati, lalu kami mau makan apa? Tambang hanya membawa kerusakan dan kesengsaraan!”
Hamjad menegaskan bahwa kedatangan Gibran ke Morotai seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. “Jangan datang hanya untuk tebar pesona, tapi datanglah dengan solusi! Cabut IUP tambang, selamatkan Morotai!”
“Kami tidak butuh janji manis! Kami butuh tindakan nyata! Kami menolak tambang, menolak kerusakan, dan menolak segala bentuk kebijakan yang menghisap darah rakyat Morotai!” pungkas Hamjad dengan nada penuh amarah.
Aksi penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Morotai tidak akan tinggal diam melihat tanah mereka dirusak oleh kepentingan segelintir orang. Gibran diharapkan tidak hanya datang sebagai seorang wakil presiden, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan mengambil tindakan tegas demi keadilan dan kesejahteraan.
