GAPI, TERNATE – Gelombang aksi unjuk rasa mengguncang pusat Pemerintahan Kota Ternate dan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (30/3/2026). Massa yang tergabung dalam Front Anti Korupsi Bersatu (FAKB) Maluku Utara turun ke jalan, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas sederet dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat tinggi di lingkup Pemkot Ternate.
Aksi ini merupakan gabungan dari DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Malut dan LPP Tipikor Malut. Mereka menilai praktik penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate tengah berada dalam kondisi krisis integritas.
Koordinator aksi, Thusry Karim, dalam orasinya menyebut Ternate saat ini mengalami “darurat integritas”. Ia menuding sejumlah kebijakan pemerintah menyimpang dari aturan hukum, sementara fungsi pengawasan DPRD dinilai tidak berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Soroti Dugaan Suap Villa di Kawasan Lindung
Salah satu isu utama yang disorot massa adalah pembangunan Villa Lago Montana di Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan. Proyek tersebut diduga berdiri di kawasan lindung atau sempadan danau yang seharusnya tidak boleh dibangun.
Thusry mengungkapkan, Dinas PUPR Kota Ternate telah dua kali mengeluarkan surat peringatan, namun tidak ditindaklanjuti secara tegas.
“Beredar informasi kuat adanya dugaan suap sebesar Rp1 miliar antara pemilik villa dan oknum pejabat tinggi Pemkot untuk meloloskan pembangunan di kawasan terlarang tersebut,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Sekda Ternate Jadi Target Pemeriksaan
Selain itu, massa secara khusus mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
Rizal disorot terkait perannya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim dalam proses pengadaan lahan dan bangunan eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara di Kalumpang senilai Rp2,8 miliar.
Menurut massa, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) menyatakan aset tersebut merupakan milik pemerintah. Namun, anggaran tetap direalisasikan, yang diduga merugikan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar kekeliruan administrasi, tetapi berpotensi tindak pidana korupsi. Rizal Marsaoly wajib diperiksa,” tegas Thusry.
Delapan Tuntutan Mendesak
Dalam aksinya, massa juga menyerahkan delapan tuntutan kepada Kejati Maluku Utara, yakni:
Mengusut pelanggaran tata ruang di kawasan Danau Laguna, Kelurahan Fitu
Membongkar dugaan suap Rp1 miliar terkait pembangunan villa
Membuka kembali penyidikan kasus eks kediaman gubernur di Kalumpang
Memeriksa dugaan penyimpangan bansos Rp1,7 miliar (temuan BPK 2024)
Mengaudit penggunaan anggaran City Sanitation Summit Rp1,6 miliar
Menyelidiki proyek panggung Festival Pulau Hiri Rp1,3 miliar yang diduga total loss
Mengusut dugaan mark-up Taman Asmaul Husna Rp1,3 miliar
Memeriksa dugaan pungli Perumda Ake Gaale terkait retribusi sampah
Massa menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami ingatkan aparat penegak hukum agar tidak bermain mata dengan pelaku korupsi. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tutup Thusry.
Hingga berita ini dipublikasikan, Pemerintah Kota Ternate maupun Sekda Rizal Marsaoly belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. (luy)
