GAPI, TERNATE – Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menjadi sasaran utama gelombang aksi Front Anti Korupsi Bersatu (FAKB) Maluku Utara yang mengguncang Kantor Wali Kota dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (30/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka “menyeret” Rizal ke pusaran berbagai dugaan skandal korupsi, mulai dari pengadaan lahan bermasalah hingga temuan penyimpangan anggaran miliaran rupiah.
Koordinator aksi, Thusry Karim, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh lagi bersikap pasif. Ia mendesak Kejati Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Rizal Marsaoly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan tunggu gaduh lebih besar. Sekda harus segera diperiksa. Terlalu banyak kasus yang mengarah ke yang bersangkutan,” tegas Thusry dalam orasinya.
Disorot dari Kasus Lahan hingga Bansos
Massa menuding Rizal memiliki keterkaitan dalam kasus pengadaan lahan dan bangunan eks rumah dinas gubernur di Kalumpang senilai Rp2,8 miliar saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim.
Padahal, berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah, aset tersebut disebut sebagai milik pemerintah. Namun anggaran tetap direalisasikan, yang dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah.
Tak hanya itu, Rizal juga didesak diperiksa terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 atas dugaan penyimpangan dana bantuan sosial sebesar Rp1,7 miliar.
“Ini bukan satu kasus. Ini rangkaian persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Semua mengarah ke Sekda,” ujar Thusry.
Isu Suap hingga Proyek Bermasalah Ikut Diseret
Dalam aksinya, massa juga mengaitkan nama pejabat tinggi Pemkot dengan dugaan suap Rp1 miliar dalam proyek pembangunan Villa Lago Montana di kawasan lindung Kelurahan Fitu.
Selain itu, sejumlah proyek lain juga ikut disorot, seperti anggaran City Sanitation Summit, proyek Festival Pulau Hiri, hingga dugaan mark-up Taman Asmaul Husna.
FAKB menilai, banyaknya persoalan tersebut menunjukkan adanya dugaan masalah sistemik dalam tata kelola anggaran di Pemkot Ternate.
Ancam Aksi Lebih Besar
Massa memperingatkan Kejati Maluku Utara agar tidak “bermain mata” dalam menangani kasus-kasus tersebut. Mereka mengancam akan kembali turun dengan jumlah lebih besar jika tidak ada langkah konkret.
“Kalau Sekda tidak diperiksa, kami pastikan gelombang aksi berikutnya akan lebih besar. Ini soal menyelamatkan uang rakyat,” tegas Thusry.
Hingga berita ini diturunkan, Sekda Ternate Rizal Marsaoly maupun Pemerintah Kota Ternate belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut. (luy)
