Sekda Ternate di Pusaran Dugaan Korupsi: Hibah 1,7 Miliar hingga Proyek Bermasalah Disorot Publik

- Penulis Berita

Rabu, 14 Januari 2026 - 03:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GAPI, TERNATE – Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia (FPAKI) Maluku Utara menempatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, sebagai aktor kunci dalam pusaran dugaan korupsi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Hal itu ditegaskan dalam pernyataan sikap aksi tertanggal 14 Januari 2026 yang menyoroti sederet penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah.

FPAKI menilai, sebagai pejabat tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus koordinator pengelolaan administrasi dan keuangan daerah, Sekda tidak bisa dilepaskan dari dugaan korupsi hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2023 senilai Rp 1,7 miliar, sebagaimana tercantum dalam LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/5/2024.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pernyataan sikap tersebut, FPAKI secara tegas mendukung Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk segera memeriksa Sekda Kota Ternate. Apalagi, kasus hibah dan bansos itu disebut telah resmi ditangani Polda Maluku Utara dan membuka opsi pemeriksaan terhadap Sekda.

“Sekda adalah simpul pengendali birokrasi dan anggaran. Jika terjadi dugaan penyimpangan hibah dan bansos dalam jumlah besar, maka pemeriksaan Sekda adalah keniscayaan hukum,” tegas salah satu massa aksi.

Tak hanya hibah dan bansos, FPAKI juga menyoroti pola penyimpangan anggaran yang dinilai sistemik di Pemkot Ternate. Salah satunya dugaan mark up proyek perbaikan dan rehabilitasi papan nama taman, termasuk Taman Asmaul Husna di depan Masjid Raya Al-Munawwar dengan nilai anggaran mencapai Rp 1 miliar.

Sorotan berikutnya tertuju pada kegiatan City Sanitation Summit (CSS) XXIII Tahun 2025. Kegiatan yang hanya berlangsung selama dua hari itu disebut menelan anggaran Rp 1,6 miliar, sehingga memunculkan pertanyaan serius soal rasionalitas anggaran dan manfaat kegiatan.

FPAKI juga mendesak aparat penegak hukum mengusut pembangunan Panggung Festival Pulau Hiri senilai Rp 1,2 miliar, proyek tahun 2018 Dinas Pariwisata Kota Ternate, yang hingga kini diduga tidak berfungsi dan tidak memiliki asas manfaat (total loss).

FPAKI mendesak pemeriksaan Sekda bukan bentuk kriminalisasi, melainkan uji nyata penerapan prinsip “equality before the law”. Mereka meminta Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tidak berhenti pada pejabat teknis, tetapi berani menyentuh aktor kunci dalam struktur kekuasaan anggaran.

Hingga berita ini diturunkan, Sekda Kota Ternate belum memberikan keterangan resmi, sementara publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk membuka fakta secara transparan. (luy)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

THR Dicicil, Ada Dugaan Anggaran Sudah Terpakai? Sekda Ternate Didesak Buka-bukaan
THR ASN Ternate Molor, Dugaan Bobroknya Pengelolaan Anggaran
Konflik Desa Saketa tak Selesai, Warga Lima Negeri Desak DPRD Bentuk Angket Bupati
PT Buli Bangun Tegaskan Komitmen Transparansi dan Kualitas Proyek Jalan Weda–Mafa–Matuting–Saketa
Peringati Isra Miraj, Panti Anak Gelar Kegiatan Perisai
Pengelolaan Dana Desa Sabaleh Menimbulkan Keraguan, Masyarakat Minta Inspektorat Turun Lapangan  
Desa Talaga Harumkan Maluku Utara, Tembus Pemenang Nasional Desa Wisata Nusantara 2025
Camat Malifut Dorong Kolaborasi Stakeholder untuk Cegah Stunting dan Lengkapi Pendataan Kesehatan  

Berita Terkait

Selasa, 7 April 2026 - 04:28

Kejati Maluku Utara Didesak Telusuri Pekerjaan Area Parkir Terminal Payahe, CV Citra Mandiri Harus Dipanggil

Senin, 6 April 2026 - 07:16

LIN Malut “Ultimatum” Kejati: Jangan Lindungi Rizal Marsaoly di Kasus Rumah Dinas

Selasa, 31 Maret 2026 - 12:27

Dana THR Pemkot Ternate Diduga Dipakai untuk Kegiatan Lain, LIN Desak Audit BPK

Senin, 30 Maret 2026 - 06:56

Sekda Ternate Diseret ke Pusaran Dugaan Korupsi, Massa Desak Kejati Segera Periksa Rizal Marsaoly

Rabu, 25 Maret 2026 - 04:23

Dugaan “Titipan” Anggaran 5,1 Miliar di Kantor Camat Ternate Tengah, Kejari Didesak Turun Tangan

Minggu, 22 Maret 2026 - 08:33

BPK Temukan Dugaan Penyimpangan Rp 268 Juta di PDAM Morotai, Mantan Plt Dirut Bakal Dilaporkan ke Kejati

Senin, 16 Februari 2026 - 02:29

Kasus Dugaan Korupsi Dana Retreat Halsel Kembali Disorot, Kejati Didesak Segera Tetapkan Tersangka

Jumat, 13 Februari 2026 - 05:56

Kejati Ditantang Jerat Kadis PMD dan Ketua APDESI Halsel dalam Kasus Retreat, Mudasir: Kami Akan Kawal sampai Kejagung

Berita Terbaru