SOFIFI, Gapi72– Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengungkapkan adanya temuan serius dalam pengelolaan anggaran tahun 2024 di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan ini terungkap dalam rapat bersama Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara yang digelar di rumah jabatan Wakil Gubernur, Kota Ternate, Rabu (6/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Sherly menyampaikan bahwa tiga instansi, yakni Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta sebuah Panti Asuhan di bawah Dinas Sosial, belum mampu mempertanggungjawabkan anggaran senilai Rp5,7 miliar karena tidak menyertakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Ada tiga jenis temuan utama, yaitu anggaran tanpa SPJ, pertanggungjawaban aset bernilai ratusan miliar rupiah, dan dokumen administrasi yang belum lengkap,” tegas Sherly.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, batas waktu penyelesaian temuan diberikan hingga 8 Agustus 2025. Jika tidak dipenuhi, BPK berhak menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa sejak Maret 2025, pihaknya telah berulang kali mengingatkan OPD untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, respons dari pimpinan OPD dinilai masih lemah.
“Kalau lewat tanggal 8 Agustus dan belum diselesaikan, BPK bisa langsung limpahkan ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menanggapi kemungkinan sanksi bagi pejabat yang lalai, Sherly menyampaikan secara tegas bahwa akan melakukan reshuffle.
“Seluruh kepala OPD yang tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran akan saya copot pada 20 Agustus 2025,” tandasnya.
Langkah tegas ini disebut sebagai bagian dari komitmen Pemprov Maluku Utara untuk memperkuat tata kelola anggaran yang bersih, akuntabel, dan transparan.
