TERNATE, Gapi72– Sebuah badai politik tengah melanda Pemerintah Provinsi Maluku Utara, menyusul gelombang protes dan kontroversi terkait pelantikan 48 pejabat eselon III dan IV pada 25 Agustus 2025. Lebih dari sekadar mutasi rutin, keputusan Gubernur dengan nomor 800.1.3.3/KEP/ADM-MU/06/2025 tertanggal 13 Agustus 2025 ini diduga kuat menjadi ajang balas dendam politik, praktik transaksional jabatan, dan upaya sistematis untuk menyingkirkan ASN yang dianggap tidak loyal.
Dua ASN dari Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Isat Susanto Rabbul dan Farida Abdullah Abbas, menjadi garda terdepan dalam perlawanan ini. Dengan berani, mereka mengajukan keberatan resmi atas demosi yang mereka alami, menantang langsung otoritas Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Kepala BKD Zulkifli Bian. Surat keberatan yang mereka layangkan pada 26 Agustus 2025 bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan sebuah deklarasi perlawanan terhadap sistem yang dianggap korup dan tidak adil.
Isat dan Farida, yang sebelumnya dikenal sebagai ASN berprestasi dengan jabatan strategis sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, kini terpaksa menerima kenyataan pahit “dibuang” ke posisi yang tidak relevan dengan kompetensi dan pengalaman mereka. Isat dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Motorai, sebuah jabatan yang jauh dari hiruk pikuk pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Farida harus menerima nasib menjadi Kasubag Tata Usaha Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Halmahera Selatan, sebuah wilayah yang minim infrastruktur dan aksesibilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat keberatan yang bocor ke publik, Isat dan Farida tidak hanya menyoroti pelanggaran terhadap prinsip meritokrasi, tetapi juga mengungkap adanya praktik intimidasi, tekanan politik, dan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dalam mutasi ini. Mereka bahkan menyebut adanya “surat kaleng” yang beredar di kalangan pejabat Pemprov Malut, berisi daftar nama ASN yang harus “dibersihkan” karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
DPN IFPI, sebagai organisasi yang menaungi para fungsional pengadaan di seluruh Indonesia, memberikan dukungan moral dan hukum kepada Isat dan Farida. Ketua Umum IFPI, Tri Wahyu Widodo, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus ini dan tidak akan segan-segan melaporkan temuan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.
Praktisi Hukum Agus Salim R. Tampilang bahkan melontarkan tudingan yang lebih keras. Ia menyebut Plt. Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian sebagai “dalang” di balik skandal demosi ini. Menurutnya, Zulkifli Bian tidak hanya tidak memiliki kompetensi dalam bidang kepegawaian, tetapi juga diduga kuat terlibat dalam jaringan mafia jabatan yang memanfaatkan mutasi ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. “Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah masuk ranah pidana. Harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum,” tegasnya.
Kepala BKD Zulkifli Bian, ketika di konfirmasi wartawan melalui pesan Whatsap (18/09) Menyampaikan, Pengangkatan Ir Farida Abdullah Abbas ST, M, Si dalam jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kesatuan pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara telah sesuai norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) Manajemen ASN, sementara Pengangkatan Isat Susanto Rabbul Senjahri, S.IP, M.Si dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara telah sesuai NSPK Manajemen ASN.tandasnya.
