SOFIFI, GAPI – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara menggelar market sounding, konsolidasi, serta kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen sebagai bagian dari persiapan pengadaan melalui sistem e-purchasing versi 6.
Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi Hukum, mengatakan kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis (5/2/2026), bertujuan memberikan pemahaman kepada penyedia jasa konstruksi terkait mekanisme pengadaan melalui kontrak payung, khususnya untuk paket pekerjaan jalan lapen yang akan dikonsolidasikan.
“Market sounding ini penting agar penyedia memahami skema pengadaan yang akan kita jalankan, sekaligus menyiapkan diri untuk masuk ke dalam etalase e-katalog,” kata Hairil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penerapan kontrak payung untuk pekerjaan jalan lapen diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku Utara.
Dengan pola konsolidasi, proses pengadaan dinilai menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan memudahkan pemerintah dalam mengelola kebutuhan pembangunan jalan di berbagai wilayah.
“Melalui kontrak payung ini, kita harapkan ada efisiensi dan percepatan pembangunan jalan. Skema seperti ini juga memberi ruang lebih besar bagi kontraktor lokal untuk berpartisipasi,” ujarnya.
Hairil menjelaskan, BPBJ memilih konstruksi jalan lapen sebagai salah satu alternatif karena pertimbangan efisiensi biaya dibandingkan konstruksi jalan hotmix.
“Dari sisi biaya, lapen lebih efisien. Kalau hotmix, biayanya relatif mahal,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa BPBJ hanya bertanggung jawab pada aspek pengadaan. Sementara terkait mutu pekerjaan, standar kualitas, hingga spesifikasi teknis jalan lapen sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara.
“Untuk kualitas dan spesifikasi teknis, itu menjadi kewenangan Kepala Dinas PUPR,” tegas Hairil.
BPBJ juga mendorong pelaku usaha jasa konstruksi, terutama kontraktor lokal, agar segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk ke etalase e-katalog. Langkah itu dinilai penting agar mereka dapat terlibat dalam proses e-purchasing paket konsolidasi jalan lapen yang akan dijalankan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan penyedia bisa masuk ke etalase e-katalog dan ikut berpartisipasi dalam e-purchasing paket konsolidasi lapen ini,” jelasnya. (luy)
