SOFIFI, GapiTujudua — Ketegangan terkait pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi, Maluku Utara, semakin memanas. Pendukung DOB menyatakan kekecewaan mendalam atas aksi sekelompok warga yang menolak pembentukan DOB dengan membawa senjata tajam berupa parang saat unjuk rasa di tempat umum.
Aksi tersebut dinilai tidak hanya mengintimidasi, tetapi juga melanggar hukum dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
Pada Kamis (17/7/2025), seorang kepala desa dari wilayah Barbar mendesak aparat kepolisian segera menindak tegas salah satu panglima yang kedapatan membawa parang saat demonstrasi penolakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa adalah pelanggaran serius. Kami mendesak polisi bertindak cepat agar situasi tidak semakin memburuk,” ujarnya.
Masyarakat Sofifi yang mendukung DOB menegaskan bahwa tindakan membawa parang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana dan mengganggu ketertiban umum. Mereka meminta polisi menjamin keamanan massa dan menindak pelaku.
“Kami ingin DOB Sofifi terwujud untuk kemajuan daerah. Cara-cara seperti ini justru mencoreng perjuangan kami,” kata salah satu warga Sofifi.
Pendukung DOB juga menekankan bahwa aspirasi pembentukan daerah otonom harus disampaikan melalui dialog damai dan jalur resmi, bukan dengan intimidasi atau kekerasan. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden ini demi memberikan efek jera dan menjaga stabilitas wilayah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang menolak DOB Sofifi belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, kepolisian setempat terus memantau situasi untuk mencegah potensi konflik. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menahan diri demi menjaga kondusivitas.
“Kami berharap semua pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikan perbedaan pendapat ini dengan kepala dingin,” tambah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menjadi sorotan publik. Banyak pihak menunggu langkah tegas aparat demi menjamin keamanan dan keadilan di Maluku Utara.
