Ternate,Gapi72 – Pengadaan alat elektronik berupa 30 unit tablet PC dan pakaian dinas mewah untuk anggota DPRD Kota Ternate kini menjadi sorotan tajam. Nilai pengadaan yang fantastis, ditambah dugaan adanya pengelolaan oleh oknum internal di lingkup Sekretariat DPRD, memunculkan kecurigaan publik terhadap transparansi dan integritas proses tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pengadaan ini tidak hanya sarat kepentingan, namun juga dikaitkan dengan dugaan upaya “membungkam” suara-suara kritis terhadap kebijakan strategis Pemerintah Kota Ternate. “Ini bukan sekadar soal fasilitas, ini soal kompromi politik yang berpotensi mengkhianati kepercayaan rakyat,” ungkap salah satu sumber internal DPRD yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sumber tersebut menyoroti perubahan sikap sejumlah anggota DPRD yang sebelumnya lantang mengkritik kebijakan Pemkot, namun kini terkesan bungkam. Dugaan praktik “barter diam” pun mencuat: fasilitas mewah diberikan sebagai kompensasi agar kritik terhadap Pemkot meredup atau bahkan lenyap dari ruang publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih parah lagi, proses pengadaan disebut tertutup dan minim pengawasan. Tidak ada transparansi anggaran, tidak jelas siapa pelaksana proyek, dan diduga kuat hanya segelintir orang dalam DPRD yang mengetahui detail pelaksanaannya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut bersifat “semi pokir” yang diatur demi kepentingan kelompok tertentu, bukan kebutuhan institusional.
“Pertanyaannya sederhana: siapa yang mengatur? Apakah melalui mekanisme terbuka? Mengapa tidak diumumkan secara transparan kepada publik maupun anggota DPRD lainnya?” tanya salah satu pengamat kebijakan publik.
Situasi ini menjadi lebih memprihatinkan karena terjadi di tengah kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Banyak program infrastruktur mangkrak, utang BPJS belum dilunasi, serta serapan anggaran di sejumlah OPD masih rendah. Pengadaan fasilitas mewah di tengah krisis ini dianggap tidak hanya tidak etis, tetapi juga bentuk pemborosan anggaran yang tidak memiliki urgensi.
Praktisi hukum Kota Ternate, Iskandar Joisangaji, mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan. “Kalau benar fasilitas itu dijadikan alat untuk membungkam fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemkot, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. DPRD itu bukan perpanjangan tangan kekuasaan, tapi wakil rakyat yang seharusnya bersuara lantang demi kepentingan publik,” tegas Iskandar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pimpinan DPRD maupun Pemkot. Publik kini menunggu penjelasan terbuka dan langkah korektif atas isu yang dinilai mencederai semangat demokrasi dan transparansi pemerintahan.
