SOFIFI, Gapi72– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, terus mengupayakan solusi konkrit atas persoalan perumahan layak bagi masyarakat pra-sejahtera di wilayahnya. Dengan keterbatasan APBD yang hanya berkisar Rp3,2 triliun, Pemerintah Provinsi Malut memilih jalur kolaborasi lintas kementerian.
Data BPS 2024 mencatat, lebih dari 207.000 jiwa di Malut masuk kategori pra-sejahtera, sementara sekitar 50 ribu unit rumah tercatat tidak layak huni dan mendesak untuk dibenahi.
“Kami sadar ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Karena itu, kami memilih kolaborasi,” tegas Gubernur Sherly, Rabu (6/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungannya ke Jakarta, Sherly bersama para kepala daerah dari Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan sejumlah wakil bupati, menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Hasilnya, Malut mendapatkan alokasi 1.000 unit rumah subsidi untuk tahap awal.
Rumah subsidi tersebut ditujukan bagi ASN muda, buruh, dan pekerja informal, dengan skema ringan: cicilan mulai Rp1 juta per bulan.
“Ini angin segar bagi banyak keluarga muda di Maluku Utara,” kata Sherly.
Tak berhenti di situ, Gubernur Sherly juga melanjutkan koordinasi dengan Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, pada Selasa (5/8), guna menyiapkan data teknis menyongsong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026.
Menurut Sherly, rumah layak bukan hanya soal fisik, tapi menjadi pondasi utama bagi kesehatan, pendidikan, dan martabat keluarga.
“Yang kita bangun bukan hanya rumah, tapi harapan. Bukan hanya atap, tapi masa depan,” tandasnya.
Pemprov Maluku Utara menyampaikan apresiasi terhadap dukungan kuat Kementerian PKP dalam mewujudkan hunian layak bagi rakyat Malut.
