TERNATE, Gapi72 – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara. Agenda utama kunjungan ini adalah mengevaluasi kinerja penyerapan dan realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga perwakilan daerah terhadap pelaksanaan anggaran negara. DPD perlu memastikan efektivitas penyerapan TKD di daerah.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan dana transfer di kabupaten dan kota, serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran tersebut,” ujarnya kepada media usai pertemuan pada Senin (22/9/2025)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Novita menambahkan, evaluasi ini penting karena TKD merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sesuai dengan amanat undang-undang APBN
Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, Tri Wibowo Aji, mengapresiasi kerja sama dan koordinasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan BPKP. Sinergi yang terjalin dengan gubernur selama ini membantu memperlancar fungsi pengawasan keuangan negara.
“Setiap kebijakan atau program yang dijalankan, Ibu Gubernur selalu berkomunikasi dengan kami. Koordinasi yang baik ini penting karena BPKP adalah lembaga independen, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat terjaga,” paparnya.
Kunjungan yang diikuti oleh 12 anggota Komite IV DPD RI ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Tujuannya adalah agar realisasi TKD di Maluku Utara tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
