TERNATE, Gapi72 – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku Utara (Malut) Iksan R. A. Arsad, angkat bicara terkait isu yang beredar mengenai penggunaan anggaran di instansinya. Ia membantah adanya penyelewengan dan menjelaskan secara rinci peruntukan anggaran tersebut.
“Anggaran pada sekretariat itu kurang lebih 600 juta, tetapi itu dipakai oleh semua yang berkepentingan ketika ditugaskan, bukan hanya kepala dinas,” ujarnya. Ia juga menepis kabar mengenai anggaran perjalanan dinas yang mencapai 20 hingga 30 juta rupiah. “Sesuai dengan SBU 2024, rata-rata seorang pegawai eselon dua dalam melaksanakan tugas hanya pada tataran 15 juta sampai 18 juta,” jelasnya.
Iksan menegaskan bahwa selama ini perjalanan dinas di instansinya tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berati. “Sejak saya menjabat sebagai Plt hingga kepala dinas definitif, saya berprinsip tidak boleh ada anggaran perjalanan dinas yang fiktif,” tegasnya. Ia mengakui bahwa ada temuan terkait kelebihan transportasi lokal dari para staf yang melakukan perjalanan dinas, namun hal tersebut selalu dikembalikan oleh para staf itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh setiap bidang di Kominfo mengacu pada kebutuhan urgen. Salah satu contohnya adalah upaya meningkatkan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). “Bidang e-government melakukan studi referensi di Gorontalo dan mendapatkan ilmu yang luar biasa, sehingga kita bisa meningkatkan SPBE kita dari 2,47 (cukup) menjadi 2,69 (baik),” paparnya. Disamping itu, Dinas Kominfo berhubungan dengan instansi pengampu pusat yang banyak, yakni; Kementerian Dalam Negeri, Bapenas untuk urusan Satu Data, Badan Infornasi GeoSpasial untuk urusan satu peta, BSSN untuk keamanan cyber dan KemKondigi sendiri. Jadi banyak kegiatan yang harus diikuti oleh setiap bidang.
Iksan juga menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan tidak serta merta sesuai dengan keinginan semata, tetapi selalu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas di Kominfo. Ia menambahkan bahwa anggaran di sekretariat hanya berkisar antara 500 hingga 600 juta rupiah per tahun, dan biasanya sudah habis pada bulan September. “Apalagi di tahun ini ada efisiensi, jadi dari 500 juta sekian tinggal 350 juta sekian,” ungkapnya.
“Apa yang dihembuskan itu cenderung tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita berupaya sesuai dengan rasionalitas organisasi,” pungkasnya. Walaupun demikian, anggaran perjalanan dinas juga terdapat di setiap bidang, dan juga pada komisi informasi daerah.
