Gapi72, HALSEL – Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di bawah kepemimpinan Fadli Hi. Kader, S.P., menuai kritik pedas dari DPRD.
Setelah menjabat lebih dari setahun, Bappelitbangda dinilai gagal total dalam menyajikan data akurat yang menjadi basis utama program pembangunan berbasis zonasi, yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan memberikan “Rapor Merah” kepada Fadli Hi. Kader, yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Bupati dan Wakil Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami (DPRD) sangat mendukung program pembangunan berbasis zonasi, tetapi Bappelitbangda tidak mampu menyajikan data yang jelas dan akurat. Akibatnya, kebijakan ini kehilangan arah karena minimnya informasi,” tandas Anggota DPRD Halmahera Selatan, Hi. Sagaf Hi. Taha.
Kritika pedas yang disampaikan Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar iu saat penyampaian interupsi dalam sidang paripurna persetujuan APBD 2026 di gedung DPRD, Sabtu (29/11/2025) kemarin.
Dengan lantang, Hi. Sagaf menyatakan bahwa tujuan pembangunan berbasis zonasi adalah untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat di setiap kecamatan dan wilayah.
Namun, hasil evaluasi DPRD Halmahera Selatan menunjukkan bahwa data yang jelas terkait kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah belum tersedia.
“Bappelitbangda harus menyiapkan basis data yang jelas untuk konsep pembangunan berbasis zonasi, termasuk data demografi, spasial, dan sektoral. Pembangunan sistem zonasi bukan hanya tentang jalan dan jembatan, tetapi juga tentang multi sektor yang berdampak pada kebutuhan dan kemajuan daerah,” tegasnya.
Dikatakan, data multi sektor sangat penting untuk disajikan oleh Bappelitbangda. Jika data ini tidak disajikan secara detail dan komprehensif, masing-masing OPD akan menjalankan program secara sektoral.
“Jika ada OPD yang bekerja tanpa data yang jelas dan akurat, visi misi Bupati dan Wakil Bupati tidak akan tercapai. Mereka (Pimpinan OPD) tidak mampu menerjemahkannya karena keterbatasan kemampuan,” tandasnya dengan nada geram.
***
Editor : Fikram
Sumber Berita : Upi/Red
