SOFIFI, Gapitujudua – Program pembangunan RTLH yang dimotori Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) provinsi Maluku Utara dengan alokasikan anggran sebesar 23 milyar itu, saat ini proses administrasinya suda mulai rampung.
Kepala Dinas Perkim Musrifah Alhadar Mengatakan, Pembangunan rumah layak huni akan di laksanakan dalam waktu dekat, jika semua proses administrasinya suda rampung.
“saat ini lagi proses administrasinya dan semua data yang terverifikasi sesuai dengan data kumuh” kata musrifah (23/07).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musfrifa Menyampaikan, semua data kumuh yang terdata dan di verifikasi itu tersebar di bebrpa kabupaten kota, diantanya, Halmahera barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kota Tidre, Kota Ternate, dan Kepulauan Sula. Program ini juga menggunkan skema soakelolah berbasis masyarakat, sehinga tidak ada keterlibatan kontraktor atau pihak ketiga dalam pembangunan nanti.
”jadi masyarakat penerima manfaat sendiri yang melaksanakan, tidak pakai kontraktor”. jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara Serly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe secara resmi meluncurkan program pembangunan 700 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kamis, 22 Mei 2025, di Kota Ternate.
Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas 100 hari kerja pasangan kepala daerah baru itu, yang menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem di Provinsi Maluku Utara.
“Saya titip kepada Ibu Kadis, semoga dalam proses identifikasi diprioritaskan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. program ini bisa terwujud berkat efisiensi anggaran dan sinergi antara jajaran Pemerintah Provinsi. Untuk tahun anggaran 2025, disiapkan alokasi dana sebesar Rp 23 miliar, yang akan digunakan untuk membangun rumah dalam tiga fase, yakni: pembangunan dapur sehat, rehabilitasi rumah rusak, dan pembangunan rumah baru
“Semoga ke depan, ketika APBD kita meningkat, kita bisa bangun bukan hanya 700, tapi sampai 1.000 rumah bagi rakyat yang membutuhkan,” imbuh Serly, optimisti
