SOFIFI, Gapi72 – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/8/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah. Tema pembangunan nasional tahun 2026 yakni “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, diterjemahkan ke dalam tema pembangunan Maluku Utara: “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Penyiapan Fondasi Transformasi.”
Capaian makro 2024 menjadi dasar optimisme perencanaan. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi mencapai 13,73 persen, melampaui target RPJMD sebesar 11,59 persen. Inflasi berhasil ditekan ke angka 1,50 persen, dan neraca perdagangan mencatat surplus US$6,9 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan tren tersebut, Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 12,1–13,8 persen, pengurangan angka kemiskinan menjadi 3,0–4,5 persen, dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,48–4,01 persen.
Gubernur juga menyampaikan enam prioritas pembangunan daerah 2026, yakni:
1. Penguatan SDM dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan transformasi ekonomi inklusif
3. Pemerataan pembangunan dan infrastruktur dasar
4. Reformasi birokrasi dan inovasi daerah
5. Ketahanan lingkungan dan bencana
6. Pemajuan kebudayaan dan harmoni sosial
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah 2026 diperkirakan sebesar Rp3,162 triliun, turun 8,19 persen dari tahun sebelumnya akibat penurunan transfer pusat. Namun demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik signifikan 23,12 persen, menyumbang 34 persen dari total pendapatan.
Belanja daerah dirancang sebesar Rp3,177 triliun, dengan belanja modal meningkat tajam 111,91 persen, setara 35 persen dari total belanja.
“Seluruh anggaran ini kami arahkan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam pengembangan wilayah dan infrastruktur dasar,” tegas Sherly.
Defisit sebesar Rp15 miliar akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang dirancang mencapai Rp20 miliar.
Sherly menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2026 secara resmi kepada pimpinan DPRD untuk dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
