SOFIFI, Gapi72 – Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi andalan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, kembali menuai sorotan tajam. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Haryadi Ahmad, dengan nada keras meminta pemerintah provinsi untuk segera mengevaluasi total pelaksanaan program tersebut.
Haryadi, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Malut, menilai bahwa alokasi anggaran sebesar Rp50 juta per unit rumah sangat tidak realistis dan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di lapangan. Kritik pedas ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026, yang juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe serta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara.
“Kalau kami dari Fraksi Bintang Demokrat menilai, angka Rp50 juta untuk membangun rumah baru itu sepertinya tidak sesuai. Apalagi, tingkat kemahalan di Pulau Halmahera itu berbeda dengan Ternate,” tegas Haryadi dalam rapat yang digelar pada Selasa (14/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kondisi geografis dan mahalnya biaya material di wilayah kepulauan seperti Halmahera tidak bisa disamakan dengan kondisi di Ternate. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak penerima manfaat RTLH terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah. Ironisnya, sebagian besar penerima manfaat berasal dari keluarga pra-sejahtera.
“Oleh karena itu, kami minta kepada Wakil Gubernur agar program ini dikaji ulang. Minimal dinaikkan angkanya, supaya kalau kita ingin membantu, ya betul-betul selesai,” pintanya dengan nada serius.
Haryadi menekankan bahwa program RTLH seharusnya tidak hanya fokus pada target kuantitatif, tetapi juga pada kualitas bangunan. Tujuannya adalah agar rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak hanya terpaku pada angka-angka kuantitatif, tapi juga harus berpikir kualitatif. Kualitas yang baik itulah yang harus kita berikan kepada rakyat,” tandasnya.
Sebagai informasi, program RTLH Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 menyasar 700 unit rumah, dengan tiga kategori kegiatan: dapur sehat, rehabilitasi, dan bangun baru.
Dalam Sidang Istimewa HUT ke-26 Provinsi Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan memperluas program RTLH di tahun 2026, dengan target 1.500 unit rumah. Namun, rencana ini dihadapkan pada tantangan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp800 miliar.
