TERNATE, Gapi72 – Gelontoran dana APBD sebesar Rp 276 Miliar untuk Dinas Pendidikan Kota Ternate memicu badai kritik dan kecurigaan. Angka fantastis ini dianggap “menganga” lebar, membuka celah bagi praktik korupsi yang berpotensi merugikan masa depan generasi penerus Ternate. Desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas pun menggema dari berbagai penjuru.
Naim Taher, Direktur LSM Kalesang Institut Maluku Utara, dengan nada berapi-api menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap “bau amis” dan rawan diselewengkan. “Anggaran pendidikan ini seharusnya jadi amunisi untuk mencerdaskan anak-anak Ternate, bukan malah jadi ladang basah bagi para tikus berdasi!” serunya.
Berikut adalah beberapa pos anggaran yang menjadi sorotan tajam:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
– Pelayanan Umum Kantor (Rp 10.761.000.000,00): “Angka sebesar ini untuk ‘pelayanan umum’ itu isapan jempol! Harus diusut, apa saja yang masuk kategori ‘umum’ ini?” geram Naim.
– Komunikasi, Air & Listrik (Rp 650.000.000,00): “Kebutuhan dasar kok sampai ratusan juta? Jangan-jangan ada mark-up harga yang gila-gilaan!” tudingnya.
– Rapat Koordinasi (Rp 300.000.000,00): “Rapat melulu, hasilnya nol besar! Ini cuma akal-akalan untuk menghabiskan anggaran,” cetusnya dengan sinis.
– Gaji ASN (Rp 197.919.148.800,00): “Meski komponen terbesar, transparansi harus diutamakan. Jangan sampai ada ‘guru siluman’ yang gajinya menguap entah ke mana,” tegas Naim.
– Rehabilitasi dan Sarana Prasarana: Pembangunan Ruang Guru (Rp 300.000.000,00), Sarpras Sekolah (Rp 1.000.000.000,00 untuk SD dan Rp 800.000.000,00 untuk SMP), serta rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, dan UKS di berbagai tingkatan juga tak luput dari sorotan. “APH harus turun ke lapangan, cek langsung pengerjaannya. Jangan biarkan ada proyek fiktif atau kualitas asal-asalan!” desak Naim.
– Dana BOS dan BOP: Dana BOS SD (Rp 21.525.180.000,00), BOS SMP (Rp 17.995.631.200,00), dan BOP PAUD (Rp 1.908.000.000,00) harus dipastikan tepat sasaran. “Jangan sampai ada sekolah yang jadi ATM pribadi oknum tertentu,” sindir Naim.
Naim menegaskan bahwa APH tidak boleh menutup mata terhadap potensi korupsi yang mengintai anggaran pendidikan Ternate. “APH jangan jadi macan ompong! Ini uang rakyat, masa depan anak-anak Ternate. Jangan biarkan para koruptor merajalela
Desakan ini adalah cerminan suara publik yang menginginkan pendidikan berkualitas dan bebas dari praktik korupsi di Ternate. Jangan sampai anggaran pendidikan hanya menjadi bancakan yang menguntungkan segelintir orang, sementara kualitas pendidikan di Ternate terus terpuruk.
