GAPI, SOFIFI – Pasca mencuatnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara, dinamika internal di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga bergerak ke arah yang tidak sehat. Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut-sebut mulai melakukan manuver internal, bahkan saling menjegal, demi mengamankan posisi dan menarik simpati langsung Gubernur Malut.
Informasi investigatif yang dihimpun media ini mengungkap, persaingan antar Kepala OPD menguat seiring meningkatnya tekanan pemeriksaan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kerja di sejumlah instansi. Situasi ini diperparah dengan sorotan publik terhadap penanganan isu strategis, mulai dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK hingga respons pemerintah terhadap bencana alam di Halmahera Barat dan Halmahera Utara.
Sumber internal Pemprov Malut yang mengetahui langsung dinamika tersebut, Jumat (9/1/2026), mengungkapkan bahwa sejumlah Kepala OPD diduga aktif menyampaikan laporan sepihak kepada Gubernur, tidak jarang disertai narasi yang melemahkan OPD lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bukan sekadar berlomba kinerja. Ada indikasi informasi sengaja dipelintir atau dipotong untuk menjatuhkan OPD lain yang dianggap lebih dekat dengan Gubernur. Motifnya jelas: cari posisi aman,” ujar sumber tersebut.
Menurutnya, praktik ini dilakukan secara sistematis, terutama oleh OPD yang masuk radar pemeriksaan internal. Beberapa Kepala OPD disebut berusaha tampil paling responsif, paling cepat, dan paling loyal di hadapan pimpinan daerah, sembari menutup atau mengaburkan peran pihak lain.
“Mereka ingin terlihat bersih, aktif, dan patuh. Padahal di saat yang sama, OPD lain didorong ke posisi defensif,” lanjutnya.
Investigasi media ini juga menemukan bahwa tim internal Pemprov Malut tengah melakukan verifikasi lanjutan atas tindak lanjut rekomendasi BPK. Dari rekomendasi yang bersifat kolektif tersebut, tidak semua OPD telah menyelesaikan kewajibannya. Kondisi inilah yang diduga memicu kepanikan birokrasi.
“Beberapa OPD sudah menindaklanjuti, tapi ada juga yang belum. Yang belum ini justru paling agresif mencari perhatian,” ungkap sumber itu.
Fenomena ini memunculkan dugaan bahwa manuver antar Kepala OPD bukan semata soal kinerja, melainkan strategi bertahan di tengah ancaman evaluasi, rotasi jabatan, hingga konsekuensi hukum lanjutan jika temuan BPK tidak ditindaklanjuti secara serius.
Sejumlah pejabat internal menilai, jika praktik saling jegal ini dibiarkan, bukan hanya merusak soliditas birokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu objektivitas proses pemeriksaan internal. Lebih jauh, publik berisiko menjadi korban dari pelayanan yang dikendalikan oleh kepentingan penyelamatan jabatan, bukan kebutuhan masyarakat.
“Ketika pejabat lebih sibuk mengamankan kursi daripada menyelesaikan temuan BPK, itu alarm bahaya bagi tata kelola pemerintahan,” pungkas salah satu pejabat senior Pemprov Malut. (luy)
